Kominfonews (09/8). Meningkatkan kredibilitas pemberitaan, khususnya relasi media massa dengan Humas Pemerintah Daerah, KPK melalui Tim Korsupgah menggelar Seminar kehumasan se – Provinsi Bengkulu, Rabu (9/8).

Mengambil tema Menuju Keterbukaan dan komunikasi efektif Pemeribtah dalam rangka tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih, diharapkan dapat mempersempit jarak informasi  yang didapatkan oleh masyarakat dengan hasil yang dicapai oleh Pemprov/Pemkab.

Sebagaimana disampaikan oleh Humas KPK RI bahwa informasi terkait upaya perbaikan yang dilakukan KPK di Bengkulu benar – benar dinikmati, benar – benar diketahui oleh masyarakat.

“Jadi benar – benar dipotret oleh masyarakat dan itu cuma bisa berhasil melalui fungsi kehumasan yang transparan dan efektif makanya diselenggarakannya acara ini,” jelas Humas KPK.

Kedepan, ia mengungkapkan akan mengumpulkan rekan – rekan wartawan guna memberikan arahan serta informasi mengenai pengelolaan media.

“Ada beberapa rencana yang akan kita lakukan ke depan, diantaranya kita akan mengumpulkan teman – teman media yang ada di Bengkulu ini untuk berbagi cerita tentang bagaimana mengelola media, kemudian juga tentang kondisi media yang ada di Bengkulu ini yang akan kita obrolin,” ungkap Humas KPK.

Anggota Dewan Pers Imam Wahyudi yang juga dihadirkan sebagai narasumber dalam seminar ini, menjelaskan bahwa fungsi Humas itu sendiri adalah bagian paling depan dari institusi.

Menurut Imam, kaitannya dengan Pers adalah bagaimana Humas ini bisa berinteraksi dengan Pers secara profesional, artinya bahwa bahasa yang dipakai adalah bahasa profesional. Jika pers membutuhkan informasi, bagaimana Humas bisa merespon dengan memberikan informasi yang memang layak dan dibutuhkan oleh Pers.

“Saya yakin seandainya Humas itu mengerti bagaimana Media bekerja, mengerti bagaimana aturan – aturan dan etika yang mengatur media itu akan bisa tercapai saling interaksi yang sehat dan saling pemahaman yang benar – benar bisa tercipta saling pengertian yang memang berdasarkan sesuatu yang profesional,” jelas Anggota Dewan Pers Imam Wahyudi.

Lanjut Imam, fungsi media adalah melayani Publik dan hak Publik untuk tahu, salah satu fungsi yang dijalankan oleh Pers itu adalah fungsi kontrol sosial. Maka ia mengharapkan media – media yang sekarang ada di Bengkulu dan Humas sebagai narasumber yang dilatih serta difasilitasi oleh KPK dapat mencapai sebuah situasi dimana Humas dan Media benar – benar sama – sama berperan dalam melayani kepentingan Publik.

“Karena dua – duanya sama Humas mapun Pers itu sama – sama melayani kepentingan Publik jangan sampai terjadi perselingkuhan antara Humas dengan Pers sehingga yang disakiti adalah Publik, atau ada perselingkuhan antara  Humas dengan aparat penegak hukum yang kemudian tidak diketahui oleh Pers,” tambah Imam Wahyudi.

Ia pun berharap, Pers yang merupakan kontrol sosial dapat menjadi kontrol yang konstruktif guna untuk kemajuan suatu daerah.

“Kita harapkan sebenarnya Pers itu bisa mengontrol, itu sebagai kontrol yang konstruktif bukan malah ikut – ikutan kedalam format bahwa mereka, kemudian misalnya memperalat Humas kemudian mengeksploitasi kelemahan dari pemerintah, kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan diluar kepentingan Publik, saya yakin kalau Media profesional tidak akan melakukan itu,” tegas Imam Wahyudi. (Morecka – Media Center Pemrov Bengkulu)