Kominfonews (15/11). Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, kemiskinan yang melanda Provinsi Bengkulu saat ini masih belum ada obat yang ampuh untuk menurunkannya.

Walaupun telah ada berbagai program dari pemerintah pusat dan daerah untuk menangulanginya, namun hal tersebut belum menunjukan hasil yang memuaskan.

Dimana sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Provinsi Bengkulu sudah mengalami  penurunan dari tahun 2016 yang berada pada angka 17,32 persen, menjadi 16,45 persen di tahun 2017 ini.

“Temukan betul penyakitnya, untuk mengobati kemiskinan tersebut, supaya jelas strategi yang dibangun itu dapat betul-betul dapat diterapkan, dan tepat untuk mengobati kemiskinan tersebut,” kata Plt Gubernur Rohidin Mersyah, saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Bengkulu, Selasa (14/11).

Presentase angka kemiskinan yang dilakukan survey oleh BPS  menggunakan indikator besarnya biaya pengeluaran perkapita masyarakat, tanpa melihat kondisi infrastruktur yang dimiliki masyarakat tersebut.

Sehingga terjadi perbedaan angka kemiskinan di setiap daerah yang ada di Provinsi Bengkulu, hal tersebut menjadi perdebatan hingga kini.

“Yang menjadi ukuran angka kemiskinan itu, bukan dari layak dan tidaknya kondisi rumahnya, namun penetapan persentase  angka kemiskinan secara nasional  itu dilihat dari berapa rupiah pengeluaran perorang/perbulannya, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya,” sebut Rohidin, yang sekaligus membuka secara resmi Rakor tersebut.

Sedangkan menurutnya, setiap masyarakat di suatu wilayah itu memiliki karakteristik dan kebiasaan yang berbeda dalam hal pengeluaran biaya kehidupan sehari-harinya.

Dirinya mencontohkan, biaya hidup bagi masyarakat yang berada di pesisir pantai seperti di Kabupaten Kaur,  tentu berbeda dengan biaya hidup masyakarat di daerah pegunungan seperti di Kabupaten Rejang Lebong.

“Maka dari itu saya minta tolong dikenali karakteristik daerah kabupaten/kota di Bengkulu ini seperti apa, sehingga nanti dapat menjadi rekomendasi kita untuk Bupati dan Walikotanya, apa saja upaya yang harus dilakukan oleh bupati dan walikota dalam menuruni angka kemiskinan diwilayahnya,” kata mantan Wakil Bupati Bengkulu Selatan ini.

Untuk itulah dirinya ingin agar Rakor yang dilaksanakan tersebut dapat menghasilkan suatu kesimpulan berupa pemetaan untuk strategi penanggulangan kemiskinan yang sangat efektif bagi Provinsi Bengkulu ini.

Selain itu, orang nomor satu di Provinsi Bengkulu ini meminta Jajarannya yang terkait dalam masalah penanggulangan kemiskinan ini dapat terjun kelapangan, guna memberikan advokasi serta sosialisasi kepada masyarakat di daerah terkait data kemiskinan.

“Dengan pola-pola turun ke lapangan tersebut dapat mencapai target penurunan angka kemiskinan satu persen pertahunnya,’’ ujar Rohidin.

Semua itu, tambahnya, tidak akan terlaksana jika tidak ada kerjasama yang baik antar kabupaten/kota untuk bersinergi dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang ada saat ini.

Rakor ini diikuti oleh 87 orang peserta dari insatansi/lembaga yang ada di Provinsi maupun kabupaten/kota yang memiliki concern dalam penanggulangan kemiskinan serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten dan kota Bengkulu.Rakor ini ditujukan untuk menyamakan persepsi peran dan tugas TKPK Provinsi dan kabupaten/kota, serta untuk mengetahui perkembangan kegiatan TKPK tersebut. (Saipul-Media Center, Humas Pemprov Bengkulu)