Kominfonews – (22/3) Pelabuhan Pulau Bai yang dikelola PT. Pelindo, merupakan pintu masuk Provinsi Bengkulu, selain Bandara Fatmawati. Pelabuhan yang sebelumnya berada di tapak paderi yang kemudian dipindahkan di Pulau Bai ini merupkan wilayah ekonomi khusus.

Pelabuhan merupakan wilayah ekonomi khusus, sehingga dalam wilayah pelabuhan tidak terdapat suatu pemukiman. Melihat permasalahan yang terjadi di pelabuhan Pelindo II Pelabuhan Pulau Bai yang terdapat kelurahan di wilayah Pelindo yang menjadi polemik antara pemerintah daerah dalam pengembangan Pelabuhan Pulau Bai.

“Permasalahan kampung nelayan yang masuk dalam wilayah Pelindo, pada prinsipnya kami mendukung melepaskan tanah 30 hektar kampung nelayan. Karena Pelindo merupakan wilayah ekonomi khusus yang memberikan pelayaan publik kepada masyarakat.

Pemerintah daerah bisa memberikan tanah dengan luas yang sama dan tidak terpisah dengan Pelindo. Karena Pelindo merupakan suatu wilayah ekonomi khusus dan dalam suatu pelabuhan di daerah lain tidak ada kompleks perumahan dalam pelabuhan,” terang Plt. Direktur Pelindo Dede Martin

Pemerintah daerah sudah mengganggarkan pembangunan kampung nelayan. Permasalahan kampung nelayan yang memiliki sekitar 3000 jiwa ini yang wilayah Pelindo, yang sebelumnya secara lisan Presiden Jokowi meminta kepada Pelindo untuk memberikan tanah kepada masyarakat. Sehingga permasalahan tersebut dibawa ke kementrian terkait. (ctr/more)