Kominfonews – (23/2) Rapat paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, dilaksanakan di gedung GSG Pemda Provinsi Bengkulu, hadir dalam rapat, FKPD Provinsi Bengkulu, serta Pimpinan SKPD. Rapat paripurna kali ini membahas penyampaian nota penjelasan Raperda inisiatif DPRD tentang penyiaran televisi melalui kabel di Bengkulu dan retribusi mempekerjakan warga Negara asing di Bengkulu. Dimulai pukul 10.00wib, dihadiri 34 orang anggota dewan DPRD Povinsi Bengkulu dari 44 anggota DPRD Provinsi Bengkulu ” kedua Raperda ini telah disetujui, menjadi Raperda inisiatif DPRD tertanggal 12 Desember 2015 yang lalu. Tahapan raperda ini sudah memasuki tahap pertama mendengarkan nota penjelasan kedua Raperda tersebut pada rapat paripurna,”terang Ihsan Fajri.

Juru bicara dari komisi I Drs. Mulyadi usman mengatakan, “Landasan konstitusi tentang hak warga negara untuk dapat berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Pemerintah daerah wajib membina, mengatur, memfasilitasi dan mengawasi, agar terjaminnya informasi bagi masyarakat.” Ungkapnya.

Saat ini sudah ada 5 tv kabel yang sudah terdaftar PT. TV Rafflesia Lebong di Kabupaten Lebong, PT. TV Bengkulu multimedia di Kota Bengkulu, PT. Curup mandiri di Rejang Lebong, dan PT. Bengkulu kabel tv (Sumatra tv) di kota Bengkulu.

“Diperlukan payung hukum bagi pemerintah dalam mengendalikan siaran, konten siaran informasi nasional, internasioal dan siaran lokal yang perlu dilestarikan,” terang mulyadi Usman. (ctr)

Editor : her