GUB RM

VISI dan MISI

Visi : MEWUJUDKAN BENGKULU YANG MAJU, SEJAHTERA, BERMARTABAT, DAN BERDAYA SAING TINGGI

Bengkulu yang maju

  • mengandung makna masyarakat Bengkulu yang berpengetahuan dan sadar akan kebutuhan secara individual atau kelompok, serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan regional, nasional dan global, dengan tetap mempertahankan ciri dan identitas masyarakat Bengkulu yang beragam serta bijaksana dalam menghargai adat dan kearifan-kearifan lokal.

Bengkulu yang sejahtera

  • mengandung makna masyarakat Bengkulu yang terpenuhinya kebutuhan layanan Visi dan Misi Pasangan Calon Gubernur Bengkulu 2016 – 2021 Dr. H. Ridwan Mukti, M.H & Dr. Rohidin Mersyah, M.MA 24 dasar dibidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian rakyat serta terpenuhinya kebutuhan jasmaniah dan rohani dalam kerangka kehidupan yang berkeseimbangan secara lahir dan batin. Melalui pelaksanaan visi ini diharapkan akan terwujud derajat kehidupan masyarakat Bengkulu yang mampu memenuhi kebutuhan dasar yang bersifat hayati, manusiawi, dan kebutuhan dasar untuk memilih berdasarkan aktualisasi potensi dan sumberdaya yang tersedia.

Bengkulu yang bermartabat

  • mengandung makna masyarakat Bengkulu yang memiliki kebanggaan dan dihargai sebagai masyarakat yang berkemampuan, dan berkompetensi,serta memiliki keunggulan komparatif, baik pada tingkat nasional, regional, maupun internasional. Visi ini dapat tercapai apabila masyarakat Bengkulu sudah maju dalam segenap aspek kehidupan, sejahtera dalam aspek jasmani dan rohani, dan bermartabat dalam aspek kemampuan dan keunggulan diri.

Bengkulu yang berdaya saing tinggi

  • mengandung makna bahwa Bengkulu memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan daerah lain dalam segala aspek pembangunan. Berdaya saing tinggi ini tercermin dalam pelayanan publik, iklim usaha dan investasi, profesionalisme aparatur, peraturan-peraturan yang dihasilkan, dan sebagainya.

MISI : UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT BENGKULU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT, MAKA MISI YANG DIEMBAN LIMA TAHUN KE DEPAN ANTARA LAIN:

  1. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui reformasi tata kelola birokrasi.
  • Reformasi tata kelola pemerintahan dilakukan dalam kaitannya dengan: perencanaan dan peningkatan akuntabilitas publik; perkuatan kelembagaan dan ketata laksanaan; manajemen sumberdaya aparatur pemerintah; manajemen keuangan (pengelolaan APBD) yang baik dan transparan; serta perbaikan sistem pengawasan internal. Misi ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kinerja pemerintahan melalui profesionalisme tata kelola dan perluasan partisipasi publik, pemberian insentif dan fasilitas kerja bagi aparatur pemerintahan, serta transparansi data dan program pembangunan. Kualitas tata kelola pemerintahan juga dapat dilakukan melalui perubahan pola pikir (mindset) aparatur terkait dengan: peningkatan kualitas pelayanan publik; program-program yang menguntungkan daerah dan rakyat; kepercayaan, integritas dan semangat kerja; transparansi dan akuntabilitas; orietasi ke masa depan, dan orientasi pada hasil kerja
  1. Mewujudkan sistem pengelolaan APBD yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik
  • Manajemen APBD setidaknya mencerminkan hal-hal sebagai berikut: menerapkan konsistensi dengan dokumen perencanaan; kosisten dengan penerapan instrumen dalam bentuk target-target kinerja; konsisten dengan pengendalian; dan konsisten dalam pengawasan atau akuntabilitas. Oleh karena itu, reformasi dalam pengelolaan APBD berorientasi pada: perubahan pola pikir aparatur pemerintah; membangun sistem dan mekanisme anggaran yang akuntabel dan transparan; menyelaraskan strategi dan program kerja pada tingkat operasional; menciptakan jajaran kepemimpinan yang mampu melakukan perkuatan (empowering) dan budaya kerja yang baik. Utuk meningkatkan efisiensi penggunaan APBD, diperlukan terobosan kebijakan fiskal daerah, yakni mengurangi belanja pegawai baik lagsung ataupun tidak langsung, dan sekaligus memperbesar belaja modal. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan rangsangan investasi dan pertumbuhan ekonomi yang dinamis.
  1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan dasar
  • Bidang Pendidikan Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat; peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; dan peningkatan kuantitas/kualitas guru (kualitas pendidikan); peningkatan kualitas pembelajaran (daya saing di pasar kerja); pemerataan kualifikasi dan penempatan guru; dan pemantapan kesejahteraan guru.
  • Kesehatan Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai; peningkatan akses pelayanan kesehatan di wilayah-wilayah terpencil; peningkatan kuantitas dan kualitas dokter dan paramedis; kepastian layanan jaminan kesehatan; pengembangan program kader dokter desa bekerja sama dengan UNIB; dan pemantapan kesejahteraan dokter dan paramedis.
  • Pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis keunggulan lokal Peningkatan akses permodalan bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi dalam bentuk kemitraan yang saling menguntungkan; peningkatan daya saing produk UKMK melalui pelatihan dan pendampingan; pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal; revitalisasi koperasi dan kelompok usaha baru (KUB); menggalakkan ekspose produk UKMK di tingkat nasional dan regional.
  1. Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar
  • Peningkatan kapasitas dan pembangunan irigasi perdesaan; peningkatan kualitas jalan dan jembatan; peningkatan jangkauan listrik perdesaan; dan pembangunan dan atau perbaikan jalan desa ke sentrasentra produksi; dan peningkatn akses penduduk terhadap sanitasi dan air bersih. Misi ini harus meghasilkan dihapuskannya desa-desa yang tidak terjagkau pelayanan dasar pemerintah.
  1. Meningkatkan daya saing dan iklim investasi daerah
  • Misi ini dapat dilakukan melalui: deregulasi investasi yang berorientasi pada pengurangan ekonomi biaya tinggi; perbaikan dalam hal iklim berusaha dan investasi; pemantapan kelembagaan pelayanan penanaman modal, promosi investasi daerah, komitmen pemerintah daerah terhadap investasi, penjaminan keamanan usaha dan investasi; dan perbaikan infrastruktur daerah.
  1. Mewujudkan aparatur yang bersih dan berwibawa
  • Misi ini dapat dicapai melalui indikator-indikator reformasi mental dan pola pikir, seperti: mencipakan hubungan saling percaya (trust) antara aparatur dan masyarakat; menonjolkan keteladanan pemimpin untuk bersih dan berwibawa; berorientasi pada hasil kerja dan kinerja aparatur; pengawasan internal terhadap kinerja birokrasi; pelibatan publik yang lebih besar dalam hal pengawasan; perkuatan nilai dan budaya kerja yang jujur dan bersih di setiap jenjang birokrasi.
  1. Mewujudkan pola pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan
  • Misi ini dapat dicapai melalui program-program antara lain: mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya mineral yang berkelanjutan; meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya laut; memanfaatkan sumberdaya panas bumi (geothermal) untuk memenuhi kebutuhan listrik lokal dan regional; pemanfaatan batu bara untuk kebutuhan pembangkit tenaga listrik; penciptaan nilai tambah produksi perkebunan; pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat; pengolahan produksi hasil ikutan hutan untuk menciptakan nilai tambah; pemanfaatan sumberdaya mineral untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; dan optimalisasi produksi ikan tangkap dan ikan budidaya.
  1. Meningkatkan kapasitas infrastruktur strategis dan berdaya saing
  • Meningkatkan kapasitas Pelabuhan Pulau Baai Mengingat potensi peran pelabuhan Pulau Baai dalam pembangunan ekonomi Bengkulu, maka diperlukan adanya terobosan kebijakan untuk optimalisasi kapasitas pelabuhan melalui: peningkatan kapasitas sarana dan prasarananya, maupun tata kelolanya; pembangunan dan pembangunan beberapa terminal pelabuhan (seperti peti kemas, benda cair, karantina hewan, terminal pengantongan semen curah); pengembangan kerjasama dengan multi pihak untuk menjadikan pelabuhan Pulau Baai sebagai pusat oneksi pelabuhan samudera di Indonesia Bagian Barat. Peningkatan kapasitas pelabuhan ini harus mencerminkan adanya keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan pelabuhan sejenis yang ada di provinsi lain.
  • Bandara udara Fatmawati Perluasan kapasitas bandara sebagai sarana transportasi orang dan barang; pembangunan sarana dan prasarana kargo sesuai dengan standar internasional; menjadikan bandara Fatmawati sebagai pusat kegiatan lalu intas arus barang dan orang, paling tidak di wilayah Sumatera bagian Selatan. Perluasan kapasitan bandara ini juga harus mampu mencerminkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan bandara lain.
  • Infrastrukur Kelistrikan Pembangunan jaringan internal provinsi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan industri; pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara (padat dan cair); pembangunan transmisi yang menjangkau provins-provinsi tetangga; re-orientasi bisnis kelistrikan Bengkulu sebagai pemasok tenaga listrik provinsi-provinsi di wilayah Sumatera bagian Selatan.
  • Peningkatan akses Lintas Provinsi Tujuan misi ini adalah: membuka keterisolasian dan atau kelancaran arus barang dan orang dari dan ke provinsi Bengkulu; membangun dan atau meningkatkan kapasitas infrastruktur jalan lintas provinsi dari aspek jarak tempuh dan pengurangan biaya angkut; membangun kerjasama dengan provinsi sekitar untuk membangun pola-pola pembangunan koridor. Peningkatan akses lintas provinsi ini ditujukan agar Bengkulu memiliki keunggulan kompetitif dan berdaya saing untuk menarik minat investor.
  1. Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan berdaya saing

Misi ini dapat dilakukan melalui kebijakan dan atau program antara lain:

  • re-orientasi kebijakan yang integratif kepariwisataan di Bengkulu;
  • peningkatan kapasitas sarana dan prasarana kepariwisataan;
  • peningkatan kapasitas insan kepariwisataan;
  • optimalisai promosi dan ekspose potensi wisata Bengkulu;
  • penyediaan tenaga ahli dan terampil dalam bidang manajemen kepariwisataan; membangun jaringan wisata internasional; dan kemudahan investasi dibidang kepariwisataan.
  1. Mewujudkan pembangunan Kemaritiman yang integratif dan berdaya saing

Pembangunan kemaritiman diarahkan untuk menunjang pembangunan poros maritim nasional melalui perumusan kebijakan dan program penanganan sektorsektor kelautan antara lain :

  • sektor perikanan tangkap melalui modernisasi alat tangkap dan pengolahan;
  • Sektor wisata bahari, pemanfaatan maritim sebagai obyek dan daya tarik seperti wisata pantai, keragaman hayati, seperti taman laut wisata alam, wisata bisnis, wisata budaya, maupun wisata olah raga;
  • Sektor Transportasi Laut, yakni memanfaatkan transportasi laut sebagai penunjang aktivitas ekspor dn impor Bengkulu;
  • industri maritim seperti Pembangunan Industri Kelautan dengan berbagai jenis industri sebagai penciptaan nilai tambah; pengembangan Industri Pariwisata Bahari; pengembangan Indiustri Kreatif Kebaharian; pembangunan Infrastruktur Kelautan, seperti pelabuhan dan Industri Perkapalan baik yang kecil, menengah, dan besar, industri pemeliharaan dan perbaikan kapal dan atau galangan kapal;
  • Sektor pertambangan (Energi dan Sumberdaya Mineral), yaitu mengoptimalkan sumberdaya mineral di kawasan laut Bengkulu, baik yang bersifat potensial maupun aktual;
  • sektor bangunan laut, yakni peningkatan kualtas, kuantitas serta kapasitas pelabuhan laut yang ada di Bengkulu sebagai pusat aktivitas perekonomian barang dan jasa (antar pulau, ekspor maupun impor), sehingga keberadaannya sangat diperlukan dalam pembangunan kelautan.
  • Sektor jasa kelautan dapat berupa aktivitas ekonomi yang meliputi jasa perdagangan, penelitian dibidang kelautan, dan jasa-jasa lainnya.
  1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Misi ini dilakukan melalui kebijakan-kebijakan dan atau program antara lain:

  • Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan dasar bagi perempuan (pendidikan, kesehatan, ekonomi);
  • Memperkuat kapasitas kelembagaan pengarusutamaan (mainstreaming) gender dalam setiap tahapan pembangunan;
  • Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik dengan tidak menghilangkan kodratnya sebagai perempuan;
  • Menghapus berbagai bentuk kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan dan anak; (5) Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak;
  • Meningkatkan akses pelayanan KB dan peningkatan peran kaum laki-laki ber KB;
  • Meningkatkan akses pelayanan kesehatan reproduksi remaja berbasis gender;
  • perlindungan anak dari tindakan kekerasan;
  • Menyediakan data dan informasi program pemberdayaan perempuan dan keluarga.
  1. Mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan

Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dilakukan melalui kebijakan antara lain:

  • mengembangkan dan meningkatkan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
  • meningkatkan efektivitas pengelolaan, konservasi, dan rehabilitasi sumberdaya alam;
  • mencegah dan mengendalikan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup;
  • menata kelembagaan daerah dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup serta penegakan hukum;
  • meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan berbasiskan adat istiadat dan kearifan lokal;
  • menggali potensi sumberdaya yang terbarukan bekerjasama dengan multi stakeholders; dan
  • meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup di kalangan generasi muda dan anak usia sekolah.
  1. Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan

Peningkatan daya saing kepemudaan dilakukan:

  • peningkatan kompetensi pemuda melalui pola pengkaderan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan metode pendidikan, pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, serta pemanfaatan kajian, kemitraan;
  • pengembangan kapasitas kepemudaan sebagai agen pembangunan dan perubahan yang bertanggung jawab, berjiwa wirausaha dan mandiri;
  • peningkatan pengetahuan pemuda dini terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika dan obatobat terlarang lainnya sejak dini;
  • pembentukan dan pengembangan kelompok-kelompok kepemudaan sebagai media penyaluran minat dan bakat;
  • Peningkatan profesionalisme dan etika pembina, penyelenggara, dan pengelola kegiatan kepemudaan;

Peningkatan daya saing keolahragaan dilakukan melalui:

  • pemanfaatan kemitraan lintas sektoral, antar tingkat pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung pemassalan, pembudayaan, serta pengembangan industri dan sentra-sentra olahraga;
  • peningkatan kapasitas sarana dan prasarana olah raga yang menunjang pencapaian prestasi agar mampu bersaing tingkat nasional, regional maupun internasioanl;
  • Mewujudkan yang olahragawan berprestasi pada kompetisi bertaraf nasional, regional dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan olahragawan andalan nasional secara sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan;
  • Meningkatkan profesionalisme dan etika pembina, penyelenggara, pengelola dan pelaksana kegiatan keolahragaan.
  1. Menanggulangi Kemiskinan dan Ketertinggalan

Penanggulangan kemiskinan dan ketertinggalan yang ada di Bengkulu terutama ditujukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan ketertinggalan, baik antara kelompok masyarakat maupun antar wilayah. Kebijakan dan program yang akan dilakukan antara lain:

  • Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan layanan pemenuhan hak-hak dasar berusaha masyarakat tanpa membedakan suku, agama, dan golongan.
  • Pembukaan kesempatan kerja yang adil dan transparan, terutama bagi penurunan angka pengangguran di kalangan terdidik melalui pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pasar kerja.
  • Mengembangkan program penciptaan wirausaha baruyang kompetitif dan berdaya saing dalam pembangunan ekonomi Bengkulu.
  • Meningkatkan infrastruktur jalan ke sentra-sentra produksi yang memungkinkan arus barang dan manusia berlangsung dengan lancar dan sekaligus mengurangi ekonomi berbiaya tinggi.
  • Meningkatkan daya beli masyarakat miskin melalui polapola pemberdayaan yang berorientasi pada kemandirian berusaha dan berkarya.
  1. Meningkatkan Peranan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK)

Kebijakan utama bagi pelaku usaha ini adalah meningkatkan peranan UKMK sebagai pelaku yang strategis dalam pembangunan ekonomi Bengkulu. Oleh karena itu, program pembangunan yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan peran UKMK tersebut antara lain:

  • Meningkatkan keterampilan pelaku UKMK melalui berbagai pelatihan dan pendidikan, promosi produk, pemasaran, dan pendampingan manajerial usaha secara berkelanjutan.
  • Meningkatkan akses permodalan UKMK terhadap sumber-sumber pembiayaan baik perbankan maupun BUMN melalui pola-pola kemitraan yang bersifat mutualistik dan saling menguntungkan.
  • Menciptakan pelaku usaha UKMK yang dapat dijadikan sebagai lokomotif pelaku ekonomi melalui programprogram bantuan dan hibah yang bersifat kompetitif, transparan, dan berkeadilan.
  1. Meningkatkan infrastruktur dibidang Informasi dan Telematika Globalisasi menuntut adanya kecukupan infrastruktur informasi dan telematika yang memungkinkan Bengkulu menjadi bagian integral dari sistem informasi global.

Oleh karena itu, program-program lima tahun ke depan antara lain:

  • Pembangunan jaringan telematika untuk kebutuhan peningkatan kualitas pengelolaan pemerintahan (egoverment) dan pelayanan publik seperti di bidang pendidikan dan kesehatan.
  • Pembangunan kuantitas dan kualitas infrastruktur telematika diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah, baik dalam bidang ekonomi, pariwisata maupun komoditas unggulan daerah.
  1. Meningkatkan kerukunan kehidupan umat beragama Bengkulu merupakan miniatur Indonesia yang di dalamnya terdiri dari berbagai suku, agama, dan golongan dengan beragam kepentingan.

Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah daerah untuk menjaga dan menjamin rasa aman bagi umat beragama dalam menjalankan aktivitas-aktivitas keagamaannya. Oleh karena itu, program yang akan dilakukan antara lain:

  • Memfasilitasi dialog antar umat beragama untuk menyamakan pandangan terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dialog-dialog tersebut dipandang sangat penting untuk menciptakan kepercayaan (trust) umat beragama.
  • Meningkatkan peran tokoh-tokoh agama untuk berperan aktif sebagai agen perubahan (agents of change) untuk membina umat.
  • Menciptakan kondsi dimana prinsip-prinsip keagamaan diintegrasikan ke dalam kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan demikian, diharapkan aparatur pemerintahan mampu mengontrol diri dan mencegah perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan dan hukum yang ada.

 

untuk informasi lebih lengkap tentang visi dan misi, silahkan unduh disini !