Kominfonews.(14/12) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mendorong pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sistem e-planning, e-budjedting dan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk meminimalisir potensi korupsi.

Aplikasi elektronik dibuat untuk mempermudah dan mendukung transparansi penyusunan rencana program daerah agar efisiensi, efektifitas, pemetaan, akurasi dan sekaligus semua bisa mengevaluasi.

“Sekarang semuanya sudah elektronik, tidak ada lagi sistem manual. Ini adalah salah satu bentuk dari fungsi kami sebagai KPK untuk mencegah dan memberantas korupsi. Ini dilakukan agar kinerja instansi di tubuh pemerintahan lebih transparan,” ungkap Adliansyah Nasution Ketua Tim Korsupgah KPK RI saat Monev Renak Pemberantas Korupsi Terintegrasi.

Bengkulu Utara dan Seluma yang menjadi peserta dalam Monitoring dan evaluasi Rencana aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi menyatakan siap untuk menerapkan sistem tersebut.

Kepala Bappeda Bengkulu Utara Mustarani Abidin menuturkan sistem E-planning yang menjadi tupoksi Bappeda sudah siap untuk diterapkan pada tahun depan.

“Program E-planning akan siap diterapkan pada awal 2017,” tutur Mustarani.@mc