Kominfonews (5/10). Pengalokasian dana desa dari APBN sebagai komitmen pemerintahan presiden Jokowi membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa, harus dikelola secara baik sehingga mampu mewujudkan desa yang maju,  mandiri,  dan sejahtera.

Hal tersebut disampaikan Plt gubernur Rohidin mersyah saat membuka rapat koordinasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD)

“substansi dari rakor ini,  bagaimana mengelola dana yang diarahkan agar desa tersebut maju,  mandiri dan Masyarakatnya sejahtera” tegasnya

Menurut Rohidin Mersyah, kemajuan desa salah satunya bisa dilihat dari infrastruktur yang ada di desa tersebut.  Sementara desa yang mandiri akan tetap “survive”  dan melakukan pembangunan jika seandainya  sewaktu waktu dana desa ini dihentikan.

Untuk mewujudkan hal tersebut dikatakan Plt gubernur jika dimungkinkan dana desa dipakai untuk mendirikan usaha milik desa,  bisa berupa kebun yang pengelolaannya dilakukan seluruh masyarakat.  Hasil usaha tersebut nantinya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur.

Disampaikan kepala dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Ali Sadikin, Jalinan komunikasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten, konsultan serta pendamping ahli kabupaten sangat diperlukan dalam pelaksanaan program pembangunan  pemberdayaan masyarakat desa

“Koordinasi antara satker provinsi dan kabupaten, kecamatan serta pemangku kepentingan yang berkomitmen dengan undang undang desa serta pendamping professional desa penting dilakukan secara regular maka dipandang perlu adanya rapat koordinasi” tuturnya

Dalam Rakor ini akan dilakukan analisa dan evaluasi reguler atas pelaksanaan,  penyaluran dan penggunaan dana desa serta program prioritas kementerian Desa PDT dan Transmigrasi.

Selain itu rencananya akan dibentuk tim koordinasi dana desa tingkat provinsi dan kabupaten.

Rakor yang dilaksanakan 3 – 6 oktober di grage hotel diikuti 215 orang peserta dengan mengundang narasumber dari dinas PMD,  Polda,  Kajati,  KPP Pratma,  KPPN,  BPKP dan Inspektorat. (Fredi – Media Center Pemprov Bengkulu)