Pemprov Bengkuliu Gelar Pertemuan bersama Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi

Bengkuluprov – Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi, yang dibentuk beberapa saat lalu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, diharapkan menjadi forum komunikasi dan advokasi antara regulator dan pelaku usaha dalam mencegah praktik korupsi di daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Nopian Andusti mengatakan KAD sebagai langkah Rencana aksi pencegahan praktik korupsi di Provinsi Bengkulu. Read more…

Lindungi Pelaku Usaha, KPK Bentuk Komite Advokasi Daerah

Bengkuluprov  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Provinsi Bengkulu mengajak pengusaha ikut mencegah praktik korupsi di daerah. Salah satu bentuk pencegahan yang dilkukan dengan membentuk Komite Advokasi Daerah (KAD). Komite ini akan berfungsi sebagai forum komunikasi dan advokasi antara regulator dan pelaku usaha. “Guna mengakselerasi pencegahan korupsi khususnya di Read more…

Pendampingan KPK Di Bengkulu, Berlanjut

Kominfonews (08/8). Pendampingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Provinsi Bengkulu terhadap Pemerintah Daerah terus dilaksanakan. Melalui Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah), KPK terus mendorong pembenahan pengelolaan APBD dan administrasi, serta manajemen sumber daya manusia. Pencegahan Korupsi terintegrasi di Bengkulu, KPK RI lakukan pendampingan untuk Pemprov Bengkulu dan 9 Pemda Kabupaten Read more…

KPK Awasi Alokasi Dana Desa di Bengkulu

Kominfonews (08/8). Pelaporan penggunaan Dana Desa (DD) pada tahun 2017 mulai  menggunakan sistem aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Aplikasi ini bertujuan untuk menginput laporan Dana Desa yang dikeluarkan oleh Negara untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Bram Brahmana mengatakan, sosialisasi aplikasi Sistem Keuangan Desa adalah bentuk dari Read more…