Pemprov Targetkan Seluruh Kabupaten/Kota Raih WTP

Bengkuluprov – Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menargetkan peningkatan perolehan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu, termasuk Pemprov Bengkulu sendiri.Hal ini disampaikan Gubernur Rohidin usai Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bengkulu dari Aryo Seto Bomantari Read more…

Pemprov Bengkulu Kembali Raih Opini WTP

Bengkuluprov – Pemerintah Provinsi Bengkulu kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2018. Prestasi membanggakan yang diraih tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2018, yang disampaikan Read more…

Terima Hasil Pengawasan BPKP 2018, Gubernur Targetkan WTP Maksimal

Bengkuluprov-Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengapresiasi tinggi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu selama ini atas pengawasan, pendampingan serta pengelolaan keuangan dan pembangunan. Disamping itu, Gubernur Bengkulu juga meminta BPKP untuk lebih optimal dalam bersinergi terkait arahan-arahan atau kebijakan strategis pengelolaan keuangan dan pembangunan, sehingga Bumi Rafflesia semakin Read more…

Pemprov Bengkulu Raih Predikat Opini WTP

  Bengkuluprov – Pemerintah Provinsi Bengkulu berhasil mendapatkan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) atas pengelolaan keuangan daerah tahun Anggaran 2017. Opini WTP yang diraih tersebut berdasarkan penyampaian Wakil Kepala BPK RI melalui Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu, saat penyerahan  Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Read more…

Meningkatkan SDM Pengelolaan Keuangan

Bengkulu-MC. Kemampuan Sumber daya manusia (SDM) pada tata kelola keuangan merupakan hal yang vital, khususnya pada instansi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Kurangnya SDM yang mumpuni dalam pengelolaan kuangan ditenggarai menjadi penyebab tidak tercapainya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini disampaikan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Read more…