29 Orang Calon Komisi Informasi Provinsi Bengkulu Lolos Administratif

Bengkuluprov– Tim Seleksi Komisi Provinsi Bengkulu telah melakukan Rapat Pleno Tahapan Seleksi Administratif Berkas Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Bengkulu Periode 2018 – 2022 sebagai tahap awal ditetapkan sebanyak 29 Orang peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Administratif adalah sebagai berikut :   PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRATIF CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI Read more…

Dorong BUMDes Produktif, Pemprov Bengkulu Ogah BUMDes Asal Jadi

Bengkuluprov- Bengkulu terus mendorong tumbuhnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai media strategis melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif, sesuai potensi yang ada. Sebagai usaha desa yang didorong program pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pembentukan BUMDes diharapkan mampu memaksimalkan potensi masyarakat desa, baik potensi sumber daya alam, sumber daya Read more…

Bengkulu Bentuk Empat Pengadilan Agama Baru

Bengkuluprov – Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Provinsi Bengkulu, H. Alwi Mallo mengungkapkan, berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 15 Tahun 2016, telah ditetapkan pembentukan 25 Pengadilan Agama yang baru di berbagai Provinsi di Indonesia. Dari 25 pembentukan Pengadilan Agama baru tersebut, Provinsi Bengkulu mendapatkan jatah empat pembentukan Pengadilan Agama baru. Adapun Read more…

Gelar Pleno, BKOW Tentukan Kepengurusan Baru

Bengkuluprov – Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Bengkulu menggelar Rapat Pleno penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, di Balai Raya Semarak Bengkulu, Kamis (15/2). Plt Gubernur Rohidin Mersyah yang berhalangan hadir diwakili oleh Kepala Biro Ekonomi Anzori Tawakal mengatakan BKOW merupakan perkumpulan kerjasama antar organisasi wanita, yang saling bersinergi Read more…

Sekda Se-Provinsi Bengkulu Sepakat Rekomendasikan Keadilan Hukum Bagi ASN

Bengkuluprov-Menyikapi banyaknya pelanggaran atas hak Pegawai Negeri Sipil [PNS] dalam pemberlakuan Pasal 87 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang dinilai menciderai rasa keadilan bagi PNS, Pemda Provinsi Bengkulu memandang perlu adanya kebijakan Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait untuk merevisi beberapa aturan di dalam Read more…