Gubernur Bengkulu Terima Penghargaan dari Kemenkumham RI

Jakarta – Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menerima penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM RI. Penhargaan ini diserahkan langsung oleh Kemenkumham Yasonna H. Laoly, Senin (25/3) bertempat Graha Bakti Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta. Penghargaan ini adalah apresiasi atas dukungan dan partisipasi Pemerintah Provinsi Bengkulu, dalam program pemenuhan hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). “Atas nama pemerintah Provinsi Read more…

Tekan Angka Kekerasan, Optimalkan Perda dan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak

Bengkuluprov-Optimalisasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak hingga saat ini terus dilakukan Pemda Provinsi Bengkulu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu (PPPAPPKB). Hal ini juga ditegaskan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, kesetaraan gender juga menjadi fokus pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum. “Dari sisi regulasi Read more…

Pergub 48 Tahun 2017 Upaya Tingkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

  Bengkuluprov-Meningkatkan upaya kualitas tata kelola pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), melayani dan akuntable, selain dengan Amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah dengan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Bengkulu, salah satunya Pergub Bengkulu Nomor 48 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Read more…

Plt Gubernur Bengkulu: Sisi Kemanusiaan, Penambahan Lapas Didaerah Timbulkan Kesan Negatif

Bengkuluprov -Pemda Provinsi Bengkulu mengapresiasi perhatian Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia (Kemenkum-HAM) atas peningkatan sarana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), untuk lebih memanusiakan warga Bengkulu yang tersandung hukum. Namun dari sisi kemanusiaan, pembangunan Lapas ini justru memberikan kesan negatif terkait masih lemahnya pemberdayaan sumber daya manusia. “Ada rasa sedih luar biasa yang Read more…

Permohonan Judical Review Terhadap UU Nomor 5 tahun 2014 Tentang ASN Telah Masuk Ke MK

Bengkuluprov –Terkait dengan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH), bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersandung hukum, memicu ASN untuk membela haknya dengan melakukan Judical Review atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Hal ini dibuktikan dengan diajukannya permohonan Judical Review (hak uji Read more…

Support dan Lindungi Anak Disabilitas, Ini Pesan Plt Gubernur Bengkulu

Bengkuluprov-Keberadaan mereka (anak-anak) yang berkebutuhan khusus (disabilitas) terkadang masih dipandang sebelah mata oleh banyak pihak, namun dewasa ini hal tersebut makin mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Seperti halnya dari Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Bengkulu, dengan menggelar Lomba Keterampilan Siswa Nasional (LKSN) dan Pameran Hasil Read more…

Sekda Provinsi Bengkulu: PPNS Berwenang dalam Penegakan Perda

Bengkuluprov – Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), adalah pegawai sipil tertentu yang diberi kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah. Hal ini ditegaskan Sekda Provinsi Bengkulu Nopian Andusti, saat pembukaan Rapat Koordinasi Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham bersama PPNS Se-Provinsi Bengkulu, di Santika Hotel, Senin(7/5). “PPNS bertugas sesuai tupoksi dalam penegakan Perda pada daerah sesuai Read more…

Optimalkan Kinerja, OPD Pemprov Bengkulu Tandatangani Perjanjian Kinerja 2018

Bengkuluprov-Mengoptimalkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemda Provinsi Bengkulu, dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2018 Antara Kepala OPD dengan Gubernur Bengkulu Secara Serentak, di Ruang Pola Provinsi Bengkulu, Rabu (21/03). Dijelaskan Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, selain menitik beratkan kepada  komitmen setiap Kepala OPD, hal ini juga Read more…

Pemprov Luncurkan Pergub Nomor 1 Tahun 2018

Bengkulu– Pemerintah Provinsi Bengkulu mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 1 tahun 2018. Pergub yang pertama kalinya di tahun 2018 ini, berisi tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu. Tujuan diluncurkannya Pergub nomor 1 tahun 2018 ini, sebagai bahan acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan dilingkup pemerintah Provinsi Read more…

Meminimalisir ASN Tersandung Hukum, Koordinasi Intensif Wajib Diperkuat

Bengkulu–Kominfonews (13/13/17). Keberhasilan pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi di Indonesia hingga saat ini masih dipertanyakan. Temuan Indonesia Corruption Watch menempatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai aktor yang paling banyak terjerat kasus korupsi pada 2010-2016. Setidaknya sekitar 3.417 aparatur sipil negara (ASN) ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di sejumlah daerah. “Abdi Read more…