Harga Beras Tinggi, Bupati/Walikota Bersama Stekholder Diminta Deteksi Permasalahan

Published by TD on

Bengkuluprov – Masih terbilang tingginya harga beras di Bengkulu di tengah surplus beras saat ini, menjadi permasalahan serius bagi masyarakat, khususnya bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam sektor ketahanan pangan. Menindaklanjuti hal ini, melalui Dinas Ketahanan Pangan (DTP) Provinsi Bengkulu, dilaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Serapan Gabah dan Ketersedian Beras, bersama para bupati dan unsur FKPD Plus, di Aula DTP Provinsi Bengkulu, Rabu (16/05).

Dari informasi dihimpun, harga beras yang cukup tinggi melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) ini, terindikasi kuat akibat modus terjualnya gabah kepada pembeli dari luar Bengkulu yang dilakukan oleh petani Bengkulu, karena mendapatkan harga beli lebih tinggi.

Selain itu kondisi ini juga disinyalir lantaran rendahnya capaian serapan gabah oleh Bulog Divisi Regional Bengkulu, yaitu hingga 10 Mei 2018 serapan gabah 227,64 ton atau 0,99 persen dari target serapan 320,61 ton.

Dikatakan Staf Ahli Gubernur Bengkulu Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Rusdi Bakar, memperhatikan serapan gabah yang masih cukup rendah dan adanya realita gabah dibeli oleh pembeli dari luar Bengkulu, Bupati/Walikota se-Provinsi Bengkulu dan stakeholder terkait diminta untuk mendeteksi/mencari akar permasalahan di lapangan serta mencari solusi yang tepat.

“Hal itu terjadi mungkin karena pembinaan kita selama ini masih kurang. Mengapa surplus tapi beras mahal, ada yang salah, salah urus. Oleh sebab itu Pak Gubernur setiap rapat staf, mengarahkan ke OPD teknis turun ke lapangan dan koordinasikan dengan lembaga terkait, seperti dengan BPS, Bulog dan dinas lain yang kaitannya ketahanan pangan,” papar Rusdi Bakar di hadapan peserta rakor.

Menurut Kepala DTP Provinsi Bengkulu, Ramlan, dari rakor yang dilaksanakan tersebut, beberapa kebijakan segera dilaksanakan untuk meningkatkan serapan gabah dan ketersediaan beras di Bengkulu.

“Dari Rakor yang dipimpin Staf Ahli Gubernur tadi beberapa hal akan kami tindaklanjuti bersama pihak terkait. Seperti penguatan kelembagaan teknis, penguatan modal dari Pemda Kabupaten-Kota, serta pembinaan kepada para petani bersama pihak perbankan,” jelas Ramlan.

Tampak hadir dalam rakor ini, Wakil Bupati Seluma Suparto, Wakil Bupati Lebong Wawan Fernandez, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Endang Kurnia Saputra. (Rian-Media Center, Humas Pemprov Bengkulu)


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

eighteen − 13 =