Mediasi Tindak Lanjut Konflik Nelayan Trawl dan Tradisional

Published by kominfo news on

 

Bengkuluprov – Rapat mediasi tindak lanjut konflik nelayan trawl dan nelayan tradisional Bengkulu kembali digelar. Rapat kali ini merupakan tindaklanjut dari aksi pemblokiran jalan yang dilakukan oleh nelayan trawl pada Rabu kemarin (7/3/2018) yang menginginkan perhatian pemerintah atas nasib mereka.

 Rapat yang dilaksanakan di Aula Dharma Kerta Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu, dipimpin langsung Wakil Kapolda Bengkulu beserta Perwakilan dari Provinsi Bengkulu dan Komandan Korem 041/Gamas Bengkulu, yang dihadiri juga pejabat tinggi Polda Bengkulu, Plt Kadis DKP Provinsi Bengkulu serta perwakilan dari nelayan trawl dan nelayan tradisional Bengkulu, Kamis (8/3/2018).

 Walaupun rapat kali ini diakui tidak memenuhi kepuasan dari masyarakat nelayan trawl dan nelayan tradisonal, namun upaya untuk mencari solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak terus diupayakan oleh Pemerintah Provinsi besama dengan unsur Musyawarah Pimpinan Daerah.

 Dalam pertemuan tersebut, pihak nelayan trawl menginginkan agar mereka taetap diperbolehkan untuk mencari nafkah dengan menggunakan alat tangkap ikan yang mereka miliki. Mereka beralasan, alat tangkap ikan pengganti nanti tidak dapat digunakan karena ditakutkan tidak sesuai dengan kondisi laut Bengkulu maupun hasil yang diperoleh.

 “Sementara kami menunggu alat tangkap ikan itu, biarkan kami mencari nafkah dengan alat tangkap ikan yang ada sekarang,” ujar Syamsudin mewakili dari nelayan Trawl.

 Akan tetapi hal tersebut tak dapat dipenuhi oleh pihak pemerintah. Dimana, menurut Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bengkulu Ivan Syamsurizal menegaskan, apapun alasannya alat tangkap ikan berupa trawl tersebut dilarang sesuai dengan peraturan yang ada.

 “Sesuai dengan Keppres dan peraturan Menteri KP RI, alat tangkap trawl tersebut dilarang. Saya tidak bisa mengizinkan alat tangkap trawl tersebut beroperasi walaupun dalam masa transisi, karena itu bukan kapasitas saya. Bukan saya yang melarang, tapi ketentuan dalam aturanlah yang melarangnya,” tegas Ivan.

 Sementara itu, Asisten II Setda Provinsi Bengkulu Yuliswani yang mewakili Gubernur Bengkulu, menyarankan agar perwakilan nelayan dapat segera menemui Dirjen Perikanan Tangkap untuk mendapatkan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan sebagai ganti alat tangkap trawl.

 “Kita berharap agar nelayan dapat sesegera mungkin mengutus perwakilannya, guna mendapatkan alat tangkap ikan pengganti yang disarankan oleh Dirjen Perikanan Tangkap sesuai dengan kondisi laut Bengkulu ini,” tutur Yuliswani.

 Walaupun disadari nanti, kata Yuliswani lagi, alat tangkap ikan pengganti tersebut hasilnya tidak sebesar alat tangkap trawl, namun dapat menghasilkan suatu ketenangan dalam mencari nafkah, serta dapat saling berbagi rezeki dengan nelayan tradisional.

 “Memang alat tangkap itu nanti tidak bisa menyamai dengan hasil alat tangkap trawl.  Untuk itu, harus ada keikhlasan kita (nelayan trawl) untuk berbagi rezeki dengan nelayan tradisional,” kata Yuliswani.

 Disisi lainnya, perwakilan nelayan tradisonal yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Tradisional Bengkulu (ANTB) menolak pertemuan tersebut.

 Mereka hadir dalam rapat tersebut hanya ingin membacakan dan menyampaikan pernyataan sikap mereka, yang menolak beroperasinya alat tangkap trawl di perairan Bengkulu. (Saipul – Media Center, Humas Pemprov Bengkulu)


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

seventeen + one =