Pastikan Kuota BBM 2020 Aman dan Distribusi Tepat Sasaran, Pemprov Bengkulu Koordinasi dengan BPH Migas

Published by kominfo news on

Bengkuluprov-Polemik kuota BBM dan distribusi yang dianggap kurang tepat sasaran hingga mengakibatkan antrian panjang di beberapa SPBU di Kota Bengkulu, Pemerintah Provinsi Bengkulu ambil inisiatif koordinasi dengan BPH Migas Jakarta.
Koordinasi ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Bengkulu Dedy Ermansyah beserta rombongan pada hari Jum’at, 31 Oktober 2019 di kantor BPH Migas Jl. Kapten Tendean, Kec. Mampang, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710.
Dalam pemaparannya di hadapan para Komite BPH Migas, Wakil Gubernur Dedy menyampaikan perihal persoalan di lapangan terkait polemik antrian BBM sekaligus mengkonfirmasi perihal Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
“Kami mewakili pemerintah provinsi Bengkulu menyampaikan kondisi bahwa ada daerah dengan stok BBM kosong, ada malah yang berlebih. Di sini kami minta penjelasan apa dasar dari penentuan kuota dari masing-masing kabupaten/ kota se provinsi Bengkulu,” terang Wagub Dedy.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komite BPH Migas Sumiar Panjaitan khusus BBM, menyampaikan terimakasih pada pemda Bengkulu karena sudah mengingatkan dan memberikan informasi terkait kejadian di lapangan.
“Dengan infomasi ini akan jadi dasar kami untuk melakukan telaah sekaligus evalusi untuk kuota BBM dari masing-masing Kabupaten/ Kota di Bengkulu,” kata Sumiar.
Sumiar berharap, pertemuan ini dapat memberikan barokah baik bagi pemerintah provinsi Bengkulu dan pihak BPH Migas sendiri.
Kemudian Sumiar juga menghimbau pada pemda Bengkulu, jangan sampai dibohongi lagi oleh para pelaku usaha. “Komitmen untuk menjalankan MoU yang pernah ditandatangi antara pemda Bengkulu dan BPH Migas harusnya jadi celah untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi,” tegas Sumiar yang juga saat ini menjabat sebagai Plh Direktur BPH Migas.
Terutama kontrol, tambah Sumiar, untuk PBBKB yang sering kali biasanya pelaku usaha menyatakan sudah bayar pajak di daerah lain. Padahal itu hanya akal-akalan saja.
Untuk diketahui, koordinasi ini dimaksud memastikan bahwa tidak akan ada lagi persoalan kelangkaan yang berarti pada tahun 2020.(MC diskominfotikprovbkl)

Categories: Berita

0 Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

5 × three =