Pemprov Bengkulu Segera Bentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Agraria

Published by TD on

Kominfonews(21/11/17). Terkait banyaknya konflik sebagian besar perusahaan khususnya perkebunan di Bengkulu dengan masyarakat sekitar, salah satunya HGU (Hak Guna Usaha), Pemda Provinsi Bengkulu segera membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sumber Daya Alam (SDA)/Agraria.

Tim ini sendirinya akan melibatkan banyak pihak, seperti Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH), Dinas Perkebunan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Sosial, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Lingkungan, Hingga Pemda Kabupaten dan Pemerintahan Desa, serta perwakilan masyarakat yang mengetahui secara pasti permasalahan yang terjadi.

“Ini harus segera kita bentuk, supaya konflik-konflik yang selama ini terjadi antara masyarakat dan perusahaan di Bengkulu bisa terselesaikan satu per satu,” jelas Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah didampingi Kadis KLH Provinsi Bengkulu Agus Priambudi, saat Menerima Audensi LSM Walhi Bengkulu dan perwakilan warga Seluma di Ruang Kerjanya, Senin (20/11).

Dijelaskan Kadis KLH Provinsi Bengkulu Agus Priambudi, secara teknis pembentukan tim terpadu ini lebih dititikberatkan kepada konflik lahan HGU masyarakat yang selama ini justru terkesan dipermainkan oleh pihak perusahaan. Tim ini nantinya akan fokus terkait pemberian beberapa solusi kepada pihak perusahaan dan masyarakat agar menemukan kesepakatan yang saling menguntungkan.

“Yang jelas kami akan berkoordinasi kepada beberapa pihak yang benar-benar kompeten, termasuk kepada pihak akademisi. Intinya sesegara mungkin tim ini akan kita bentuk supaya konflik yang terjadi selama ini bisa terpecahkan,” terang Agus Priambudi.

Direktur Walhi Bengkulu Beni Ardiansyah mengatakan, langkah yang diambil Pemprov Bengkulu sudah tepat, karena hal ini sejalan dengan telah terbentuknya Tim Terpadu Penanganan Konflik Agraria tingkat Nasional. Diharapkan tim ini nantinya bisa bekerja secara maksimal melindungi hak-hak masyarakat.

“Konflik agraria di Bengkulu ini memang sudah cukup tinggi. Harapan kita konflik-konflik agraria di Bengkulu bisa cepat diselesaikan, mengingat banyaknya masyarakat yang telah dirugikan,” ungkap Beni Ardiansyah.

Dari data Walhi Bengkulu, diketahui konflik agraria di Bengkulu saat ini telah berada pada angka 23 titik kasus, dengan jumlah konflik terbanyak di Kabupaten Seluma, lantaran respon pemerintah daearah setempat terbilang kurang. Sedangkan potensi konflik tercatat hingga pada angka sekitar 40 titik. (Rian-Media Center, Humas Pemprov Bengkulu).


0 Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

five × 2 =