Percepatan Pembangunan Infrastruktur Major Project untuk Bengkulu Maju

Published by TD on

Gubernur Rohidin: Pembangunan insfrastruktur ini sebagai urat nadi ekonomi Bengkulu

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menegaskan, pemerintah Provinsi Bengkulu terus berupaya maksimal untuk melanjutkan pembangunan di Bumi Rafflesia tercinta ini.

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Major Project dan Proyek Strategis Nasional (PSN) ini masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2020-2024) di Provinsi Bengkulu. Mencakup pembangunan jalan Trans Pulau Enggano, pengembangan Bandara Enggano, update progress Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional di Bengkulu Tengah, serta pembangunan jalan tol Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu.

“Pembangunan insfrastruktur ini sebagai urat nadi untuk menghubungkan kawasan produksi dengan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian masyarakat kita,” papar Gubernur Rohidin saat membuka Rapat Koordinasi bersama Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Maritim dan Investasi Rahman Hidayat di Ruang VIP Pola Kantor Gubernur Bengkulu, Kamis (17/12).

Rohidin berpendapat, pembangunan yang dilakukan di Provinsi Bengkulu merupakan hasil kerja sama yang baik antar semua pihak yang didukung oleh masyarakat. Maka, cita-cita bersama untuk menjadikan Bengkulu Maju akan membuahkan hasil yang maksimal.

Sebut saja pembangunan jalan Trans Pulau Enggano yang masuk dalam kawasan administratif Kabupaten Bengkulu Utara. Pulau yang memiliki luas 400,6 Km² ini dihuni oleh penduduk sebanyak 3.800 jiwa.

“Enggano itu memiliki komoditas pertanian yang cukup unggul seperti pisang kepok, melinjo dan cengkeh, namun aksesnya masih terbatas. Inilah yang terus kita dorong, mulai dari pengembangan pelabuhan sebagai akses utama distribusi, insfrastruktur jalan, dan tentunya juga pengembangan bandara. Mengingat Enggano juga dikenal sebagai surga bahari tentu minat wisatawan juga tinggi, begitu juga dengan sektor perikanannya,” imbuhnya.

Ia juga menegaskan, pembangunan di Pulau Enggano juga harus melibatkan masyarakat adat yang merupakan masyarakat asli pulau tersebut.

“Kita tidak ingin masyarakat lokal menjadi tamu di wilayahnya sendiri, oleh karena itu kita harus selalu melibatkan masyarakat adat di sana. Terutama mengenai perizinan pemanfaatan kawasan hutan di Enggano,” tegas Gubernur.

Saat ini akses transportasi di Enggano berupa jalan lingkar dengan aspal penetrasi sepanjang 22,7 Km, didukung dengan keberadaan Bandara Enggano sebagai bandara evakuasi, membuka daerah terisolir, membuka pertumbuhan ekonomi, alih moda dan pariwisata.

Bandara ini memiliki runway sepanjang 1.600 m x 30 m, area parkir pesawat 100 m x 80 m, taxi way 106 m x 23 m. Bandara yang berada di Kampung Pikek, Desa Banjarsari ini membutuhkan peningkatan sarana prasarana penunjang, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana, maupun penyediaan jaringan telekomunikasi.

Sementara, untuk pengembangan pelabuhan sebagai jalur distribusi di Pelabuhan Malakoni dan Pelabuhan Kahyapu.

“Pelabuhan ini sebagai sentra transportasi utama di Enggano. Dalam kunjungan saya ke Pulau Enggano beberapa bulan lalu, kondisi eksisting Pelabuhan Kahyapu sebagai pelabuhan penyeberangan saat ini membutuhan penanganan pengembangan penyeberangan skala besar,” ujar Rohidin.

Curup juga akan Miliki Jalan Tol

Selain pulau Enggano, percepatan pembangunan tentu saja masih difokuskan pada keberadaan tol yang akan memberikan pengaruh positif pada berbagai sektor. Kelancaran transportasi akan memudahkan akses logistik, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan menunjang geliat pariwisata di Bumi Rafflesia.

Bila sebelumnya akses tol dirancang melintasi dari Kota Begkulu – Lubuk Linggau, saat ini telah dilakukan revisi agar tol juga melintasi wilayah Curup, Rejang Lebong.

“Saya pada perinsipnya mendukung usulan yang disampaikan Bupati Rejang Lebong Ahmad Hijazi, agar tol juga dapat diakses masyarakat di sana. Mengingat Rejang Lebong sebagai penghasil komoditi pangan yang mayoritas berupa sayuran, sehingga bila ada tol di sana, distribusi hasil bumi tentu akan semakin lancar dan pertumbuhan ekonomi terus meningkat. Ini juga yang harus menjadi pembahasan lebih lanjut,” pungkas Rohidin.

Sementara itu, Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Maritim dan Investasi Rahman Hidayat menyampaikan, Major Project kewilayahan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memenuhi pelayanan dasar serta mengurangi kesenjangan dan menjamin pemeratan antar wilayah.

Sedangkan Major Project lintas sektoral diharapkan mampu menjadi langkah kongkrit dalam mengatasi permasalahan yang melibatkan berbagai stakeholder pembangunan. Major Project diharapkan juga dapat menjadi acuan pembahasan dalam berbagai forum koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Hal ini untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Major Project serta dukungan yang dibutuhkan dari berbagai instansi yang terlibat, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan badan usaha masyarakat,” ujar Rahman.

Dikatakan Rahman, Major Project sebagai penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJMN berupa proyek prioritas terpilih atau pengintegrasian beberapa proyek prioritas yang dapat bersifat lintas program prioritas, kegiatan prioritas dan/atau prioritas nasional.

“Saya baru pulang dari Pulau Enggano, bila dibandingkan dengan kedatangan saya beberapa tahun lalu, memang kondisinya sekarang jauh lebih baik. Dalam major project di pulau-pulau kecil terluar, pulau Enggano menjadi salah satu lokasi pengerjaan jalan trans 2020-2024 yang pelaksanaannya dari PUPR dan Pemda,” demikian Rahman.


0 Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

2 × one =