Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan penyerahan dan pembagian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (DIPA dan TKDD) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022 ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Gubernur Bengkulu, Jumat (3/11). Hal ini guna menindaklanjuti penyerahan DIPA Read more…
Menindaklanjuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia bersama Kementerian Dalam Negeri beberapa hari lalu, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bengkulu menggelar Rapat Pembahasan Penyusunan Peta Jalan (Road Map) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022-2024, di Ruang Rapat Rafflesia Kantor Gubernur, Jumat (3/12). Rapat in dipimpin Sekda Provinsi Read more…
Komitmen Pemprov Bengkulu di bawah kepemimpinan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Wakil Gubernur Bengkulu Rosjonsyah terhadap pemberdayaan dan perlindungan kelompok disabilitas, diterjemahkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu 2021-2026. Yaitu memperkuat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kelompok Disabilitas secara Terpadu. Hal tersebut ditegaskan Gubernur Rohidin Read more…
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah memberikan dukungan fasilitas terhadap kelompok disabilitas agar dapat berkreativitas ekonomi secara mandiri. Hal ini ditandai dengan diresmikan Difablepreneur Center (DCM) Mitra Masyarakat Inklusif (MMI) yang menjadi Pusat Usaha, Pelatihan dan Kreatifitas Disabilitas di Provinsi Bengkulu, Jumat (3/12/2021). “Kita bagaimana melakukan pemberdayaan kelompok disabilitas secara terpadu. Ini Read more…
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Hamka Sabri memimpin peringatan Hari Bakti PU ke-76 di kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu. Dirinya berharap melalui peringatan Hari Bakti PU ke-76 dapat meningkatkan seluruh kualitas baik pelayanan, program pembangunan, sinergi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah, sehingga cita-cita luhur PU dapat diwujudkan. Read more…
Setiap Bank Pembangunan Daerah (BPD) tak terkecuali dalam aturan modal inti minimum yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni sebesar 3 triliun rupiah. Hanya saja, bank-bank daerah ini diberi kelonggaran untuk mencapai itu hingga tahun 2024. Hal ini dibahas bersama, OJK, Kemendagri, Pemprov, Pemkab, DPRD dan Bank Bengkulu di Mercure hotel, Read more…